Penggunaan Rekening Pribadi di Kopersi SMKN 2 Cikarang Barat Terindikasi Korupsi

Bisnis & Ekonomi Korupsi Pendidikan

MAPHP : Dugaan Bisnis Tersebulung Jadikan Murid Sapi Perah

Koranpoptensi.com – Bekasi

“Penggunaan rekening pribadi oleh guru SMKN 2 Cikarang Barat untuk transaksi jual beli baju seragam dan di ‘Kopresai Tutwuri Handayani Mandiri’ memang dibenarkan untuk mempermudah opresional Koperasi terlebih lagi dalam proses simpan pinjam” !

Pernyataan tersebut disampaikan PLT Kepala SMK 2 Cikarang Barat Untung Waluyo, S.Pd., KN., MSI Selasa (23/11/21) saat dikonfirmasi terkait penggunaan rekening pribadi untuk pembayaran seragam sekolah pada Koperasi SMKN 2 Cikarang Barat melalui telepon selulernya di nomor : 0838 7519 XXXX.  

Sebagimana diberitakan di beberapa media cetak dan online bahwa di SMKN 2 Cikarang Barat pada Tahun Ajaran 2020 – 2021 lalu melalui Kopersi sekolah melakukan praktek penjualan baju seragam dengan harga yang sangat fantastis jauh melebihi harga pasaran  mencapai Rp 1.700.000,- dengan rincian : Baju Batik, Baju Muslim, Baju Almamater dan baju Olahraga, dimana ketentuan harga tersebut disinyalir telah disepakati bersama para kepala Sekolah melalui Ketua MKKS SMK se-Kabupaten Bekasi.

Ironisnya, meski penjualan baju seragan tersebut dilakukan melalui koperasi sekolah bernama  ‘Koperasi Tutwuri Handayani Mandiri’, untuk pembayarannya dilakukan menggunkan rekening pribadi oknum ASN bernama Euis Khoirunnisa melalui tranfer bank BJB Syariah KCP Cikarang. No Rek : 5140206005XXX.

Menurut Untung, ‘Koperasi Tutwuri Handayani Mandiri’ bukan koperasi sekolah melainkan koperasi guru dimana pengurus dan anggotanya terdiri dari para guru dan tenaga kependidikan yang ada di SMKN 2 Cikarang Barat, tidak melibatkan siswa/i.

“Itu koperasi guru yang sudah berbadan hukum sesuai dengan aturan dan di kopersi diperbolehkan menggunakan rekening pribadi dengan dasar bendahara mempunyai rekening diantaranya rekening pribadi diperbolehkan untuk memudahkan seandainya ada yang melakukan simpan pinjam yang sifatnya mendesak”.

Ketika dipetegas bahwa koperasi tersebut menyelenggarankan paraktek simpan pinjam, untung mengatakan, bahwa di ‘Koperasi Tutwuri Handayani Mandiri’ lengkap bergerak dibidang macam – macam  ada simpan pinjam, penyediaan kebutuhan, jasa penyediaan barang dll sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi, ujar Untung.

  • Terindikasi Korupsi 

Menanggapi hal tersebut Kepala Bidang (Kabid) Investigas Dewan Pimpinan Pusat Masyarakat Peduli Hukum dan Pemerintahan (DPP MAPHP) Faranses, P.M yang ditemui di Kantornya Jl. Villa Makmur 2 No. 11, Tambun Selatan, Kab Bekasi, Sabtu (27/11/21) lalu kepada Koran POTENSI mengatakan bahwa keberadaan Koperasi Guru di SMKN 2 Cikarang Barat yang menyelenggaran kegiatan simpan pinjam serta jasa penyediaan barang dan lainnyan tersebut merupakan praktek bisnis terselubung yang dilakukan secara melawan hukum dengan menggunakan kekuatan jabatannya untuk memeras siswa/i dan orang tua murid dengan cara mewajibkan pembelian barang kepada siswa/i dengan harga tinggi untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan kelomok yang berkuasa di SMKN 2 Cikarang Barat yang santer dikenal sebagai tiga sekawan diantanya  Istiqoma selaku bendahara sekolah, H. Nanang selaku Kabag TU dan Euis Khoirunisa selaku Sekretaris Komite merangkap bendahara Koperasi dan Humas Sekolah yang ditandai dengan penggunaan renening pribadi milik Euis Khoirunnisa, ujar Franses.

Menurut Franses, keberanian ketiga pentolan SMKN 2 Cikarang Barat yang disebut – sebut kekuasaannya melebihi Kepala Sekolah tersebut diduga telah mendapat restu dari Ketua MKKS SMK se-Kabupaten Bekasi  dan Kepala KCD Pendidikan Wilayah III Prov Jabar. Hal tersebut terindikasi dari langgengnya Euis Khoirunnisa Oknum ASN sang pemilik rekening memegang tiga jabatan penting di SMKN 2 Cikarang Barat yang diduga kuat dibekingi oleh H. Nanang Selaku Kabag TU dan Istiqoma selaku bendahara sekolah. 

Bisnis penjualan seragam sekolah melalui koperasi guru di SMKN 2 Cikarang Barat tersebut melanggar Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, pasal 4 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Pengadaan pakaian seragam sekolah diusahakan sendiri oleh orangtua atau wali peserta didik. (2) Pengadaan pakaian seragam sekolah tidak boleh dikaitkan dengan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau kenaikan kelas.

“Dalam hal ini siswa/i merupakan orang yang berada dibawah kekuasaan para oknum ASN tiga serangkai yang menjadi pengurus di ‘Koperasi Tutwuri Handayani Mandiri’ tersebut sehingga orang tua siswa/i dan wali murid juga secara otomatis merupakan pihak yang tunduk pada kekuasaannya karena khawatir anaknya akan mendapatkan masalah apabila tidak membeli pakaian seragam melalui koperasi tersebut.

Praktek penjualan seragam kepada siswa/i dengan harga lebih tinggi dari harga pasar dapat digolongkan tindakan korupsi dan merupakan kejahatan serius yang harus diperangi secara luar biasa sebagaimana diatur dalam Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang – undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana disebutkan dalam dasar pertimbangan yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Pelanggaran hak sosial masyarakat tersebut antara lain adalah hak kebebasan untuk menentukan waktu, tempat dan penawaran harga seragam yang diakibatkan adanya pemaksaan terselubung dari pihak sekolah yang menjual pakaian seragam berkedok koperasi sekolah,” ujar Franses.

Dengan demikian lanjut Franses, praktek penjualan seragam melalui Koperasi Guru di SMKN 2 Cikarang Barat dengan harga yang jauh lebih mahal dari harga pasar terlebih lagi dilakukan menggunakan rekening pribadi, selain bertentang dengan prinsip – prinsip Koperasi yang mengutamakan prinsip ekonomi kerakyatan, juga berpotensi terjadinya tindak pidana Kejahatan dalam Jabatan sebagaimana serta tergolong sebagai Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di atur dalam Undang – undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang – undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi :

Pasal 2

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dan atau Jo\

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

“Meskipun perbutan oknum ASN pengurus koperasi tersebut tidak secara langsung menimbulkan kerugian keuangan negara, namun praktek penjualan seragam melalui koperasi guru dengan harga di atas harga pasar tersebut telah nyata -nyata merugikan perekonomian rakyat yang berada dibawah kekuasaannya dan secara otomatis merugikan perekonomian negara karena berkurangnya daya beli masyarakat sehingga unsur secara melawan hukum dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam tindak pidana yang dipersangkakan terpenuhi,”ujar Franses.

@ Preston P/WS

Share and Enjoy !

Shares

Facebook comments:

Leave a Reply

Your email address will not be published.