Kejati dan Kejari Dapat Atensi Khusus, Jaksa Agung RI : Basmi Mafia Tanah Dan Pelabuhan

Hukum News

KORANPOTENSI.COM -JAKARTA

Pemberantasan mafia tanah dan mafia pelabuhan, Jaksa Agung RI ,Burhanuddin, memberikan perhatian penuh terhadap hal tersebut dan menyampaikan bahwa keberadaan para mafia tersebut sangat meresahkan dan berimplikasi terhadap terhambatnya proses pembangunan nasional, juga rentan memicu konflik sosial, serta menurunkan daya saing, bahkan para mafia tersebut telah berafiliasi dengan oknum-oknum pada berbagai lembaga pemerintah.Kamis, 25 November 2021 kemarin

“Ia minta Jaksa bukan hanya melakukan penindakan, tetapi juga harus mampu mengidentifikasi dan mencari penyebab mengapa praktek para mafia tersebut tumbuh subur sampai saat ini, seakan telah menjadi bagian dari ekosistem dan membuat masyarakat menjadi permisif akan hal tersebut,”ungkap Jaksa Agung Burhanuddin.

Menurut,Jaksa Agung, memberantas mafia tanah adalah dengan menutup atau memperbaiki celah yang menjadi peluang masuknya jaringan mafia tanah, diantaranya yaitu belum terintegrasinya administrasi pertanahan yang dikelola oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan administrasi pertanahan yang ada di desa, belum selesainya proses pendaftaran tanah, sehingga masih dibuka penggunaan tanda bukti hak atas tanah yang ada sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, tidak segera dilakukan tindakan administratif terhadap tanah yang haknya berakhir atau telah hapus dan terdapat sertifikat ganda yang saling tumpang tindih.

Selain itu,Atas dasar hal tersebut, problematika ini menjadi atensi khusus Jaksa Agung Republik Indonesia, karena Kejaksaan wajib hadir guna memberikan kepastian hukum kepada pencari keadilan. Oleh karenanya Jaksa Agung memerintahkan kepada para Kepala Satuan Kerja (Kajati dan Kajari)”segera bentuk Tim Khusus untuk menanggulangi sindikat mafia tanah.

“Berikan perlindungan dan kepastian hukum pada warga masyarakat yang menjadi korban sindikat mafia tanah, dan segera antisipasi jika terjadi pergolakan dan gesekan horizontal di masyarakat. Terlebih di tanah Sumatera Selatan banyak terkandung sumber daya alam, maka sangat rentan terjadi sengketa lahan akibat perbuatan para mafia tanah.
“Ayo kita basmi para mafia tanah sampai akarnya! termasuk kepada para oknum pejabat aparatur sipil negara, aparat penegak hukum, maupun ketua adat. Tidak segan menyeret mereka ke meja hijau dan membenamkannya ke dalam penjara, bahkan jika sekalipun ada pegawai Kejaksaan yang terlibat,” tukas Burhanuddin.

Burhanuddin, menyampaikan sejalan dengan pemberantasan mafia tanah, Ia juga menaruh perhatian khusus pada pemberantasan mafia pelabuhan yang telah menghambat laju perekonomian, karena menimbulkan biaya berusaha yang tinggi, sehingga menjadikan persaingan usaha tidak sehat dan tidak kompetitif, serta mengakibatkan investor tidak tertarik berinvestasi di Indonesia.

“Ia minta kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dan seluruh satuan kerja Kejaksaan Negeri segera membentuk Tim Khusus untuk mencermati dan mengawasi pemasukan negara dari sektor perpajakan, kepabeanan, cukai dan sumber daya alam,” pinta Burhanuddin

Jaksa Agung RI, menambahkan pastikan mafia pelabuhan tak lagi berkutik, dan tunjukan kepada masyarakat bahwa Kejaksaan bukan hanya melakukan penegakan hukum, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pungkas Burhanuddin dalam siaran Pers Nomor: PR – 988/137/K.3/Kph.3/11/2021.”tegas Burhanuddin*kacim/red

Share and Enjoy !

Shares

Facebook comments:

Leave a Reply

Your email address will not be published.