koranpotensi.com – JAKARTA
Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri harus menjaga hilirisasi industri tetap berjalan sesuai dengan target yang ditatapkan oleh pemerintah. Sehingga, dapat mencegah setiap ancaman maupun potensi gangguan yang akan terjadi di masa depan.
Jadi, pembagian tugas dalam memastikan hilirisasi industri dapat berjalan sesuai kebijakan harus dilakukan dengan tepat. Polri bertugas menjaga sesuai dengan kewenangannya, begitu juga sebaliknya TNI dapat menjaga sesuai dengan kewenangannya.
“Tugas TNI dan Polri menjaga agar tidak terjadi gangguan-gangguan,” kata Presiden Joko Widodo dalam Rapim TNI-Polri di Jakarta pada Rabu (8/2/2023).
Secara khusus, kedua institusi tersebut harus mampu mengantisipasi adanya tindak kejahatan pertambangan dan ekspor ilegal masih berjalan dapat menghambat hilirisasi industri. Mengingat, hal tersebut, dapat mengurangi pendapatan negara signifikan.
“Pertambangan dan ekspor ilegal masih berjalan maka menghambat hilirisasi industri yang dilakukan,” kata Presiden.
Kemudian, Presiden juga memberikan perhatian pada fenomena kebakaran hutan (karhutla) yang kerap terjadi di Riau, Sumatera Utara (Sumut), dan beberapa provinsi di Kalimantan. Diprediksi pada sekitar Februari dan Maret 2023.
Polri dan TNI yang memiliki kewenangan di sejumlah wilayah itu harus mampu melakukan pencegahan yang efektif. Sehingga, fenomena karhutla tidak terjadi pada bulan-bulan yang rawan terjadi.
“Sanksinya masih sama, bagi Polda, Pangdam, Polres dan Danrem. Saya ingatkan hati-hati,” pungkas Presiden.
