Supir Truk Resah Adanya Pungli di Kota Bekasi, Walikota Bungkam

Hukum & Kriminal

koranpotensi.com – Kota Bekasi

Praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi semakin meresahkan masyarakat. Meskipun telah mendapatkan sorotan dari berbagai kalangan dan dilaporkan di media cetak dan online, pungli pada kendaraan pengangkut barang dari luar daerah masih terus terjadi.

Pada tanggal 7 Juni 2023, sebuah kejadian pungli terjadi di perempatan lampu merah Bulak Kapal, Jalan Insinyur H. Juanda, Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Seorang pengemudi truk dengan nomor polisi N 9517 WC yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan pengalamannya kepada Wantaranews.com. Ketika hendak melintasi Jalan Insinyur H. Juanda, truk yang dikemudikannya diberhentikan oleh petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi dengan alasan tidak menggunakan sabuk pengaman.

“Saya diberitahu oleh petugas bahwa saya tidak menggunakan sabuk pengaman, padahal saya mengunakan sabuk pengaman. Setelah itu, surat-surat kendaraan saya diperiksa. Meski surat-surat tersebut lengkap, petugas malah meminta uang sebesar seratus ribu rupiah,” ungkap sang pengemudi.

Pengemudi tersebut juga menyatakan bahwa tindakan anggota Dinas Perhubungan merugikan dirinya secara finansial. “Saya juga mendapatkan uang jalan dari atasan, tetapi jumlahnya tidak signifikan. Namun, saya dipaksa membayar oleh anggota Dinas Perhubungan,” tambahnya. Dia mencatat bahwa praktik semacam ini hanya terjadi saat melewati Kota Bekasi, sementara di kota-kota lainnya dia tidak pernah mengalami hal serupa.

Ketua Umum DPP Masyarakat Peduli Hukum dan Pemerintahan (MAHP), John W Sijabat, mengomentari masalah ini. Ia menyatakan bahwa tindakan pungli yang dilakukan oknum Dishub Kota Bekasi terhadap kendaraan pengangkut barang dari luar daerah telah berdampak pada meningkatnya harga-harga, terutama di sektor bahan pokok, seperti di Pasar Baru Kota Bekasi. John menyoroti bahwa tindakan tersebut tidak hanya menjadi rahasia umum, tetapi juga telah menjadi salah satu faktor penentu ongkos angkut barang dari luar daerah ke Kota Bekasi oleh beberapa perusahaan ekspedisi.

John menegaskan bahwa praktik pungli seperti ini sangat merugikan masyarakat Kota Bekasi. Dia menyoroti kurangnya tindakan dari pihak Walikota Bekasi, yang terkesan enggan melibatkan diri dalam mengatasi masalah ini. Tindakan pungli yang dilakukan oleh oknum Dishub terhadap kendaraan pengangkut barang dari luar daerah seolah-olah bukan pelanggaran dan bahkan dianggap sebagai tradisi di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk mencari uang saku tambahan. John juga menyinggung adanya oknum yang mengklaim bahwa sebagian uang hasil pungli disetor kepada atasan.

“Ironisnya, sebagian besar oknum yang melakukan pungli tersebut bukanlah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), melainkan tenaga kontrak kerja (TKK) Pemerintah Kota Bekasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa Walikota Bekasi tidak mampu menindak para oknum tersebut. Apakah benar bahwa para TKK yang mendaftar sebagai pegawai Pemkot Bekasi harus memberikan sejumlah uang?” tanya John.

John menekankan pentingnya tindakan tegas dari Walikota Bekasi untuk mengatasi praktik pungli ini dan memberikan sanksi kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi yang tidak mampu mengatur bawahannya. Dia juga mencatat bahwa oknum yang melakukan pungli tidak mengenal waktu dan melakukan razia liar siang dan malam, bahkan mengaku memiliki surat tugas.

Surat konfirmasi yang dikirim kepada Walikota Bekasi belum mendapatkan jawaban hingga berita ini ditayangkan. Masyarakat berharap agar Walikota Bekasi segera mengambil tindakan yang tepat untuk menghentikan praktik pungli dan memberikan efek jera kepada para pelaku.(Beth)

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *