Jakarta, koranpotensi.com – Komisi II DPR RI resmi menyetujui pagu anggaran sebesar Rp6,4 triliun untuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam Tahun Anggaran 2025. Keputusan ini diambil dalam rapat kerja yang digelar pada Senin (9/9/2024) di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, dan dipimpin oleh Ketua Komisi II, Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Rapat dihadiri oleh Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan jajaran kementerian terkait.
Menteri AHY menyampaikan bahwa anggaran ini akan mendukung program prioritas Kementerian ATR/BPN di seluruh Indonesia, terutama Reforma Agraria, yang merupakan salah satu program strategis nasional. “Anggaran ini akan memastikan kelancaran operasional Kementerian ATR/BPN di tingkat pusat hingga kabupaten/kota,” kata AHY.
Dari total anggaran, Program Dukungan Manajemen mendapatkan porsi terbesar sebesar Rp4,27 triliun, sedangkan Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan dialokasikan Rp2,02 triliun, dan Program Penataan Ruang sebesar Rp156 miliar.
Menteri AHY juga menekankan pentingnya digitalisasi layanan pertanahan, termasuk Sertipikat Tanah Elektronik, yang sudah diterapkan di 445 Kantor Pertanahan di Indonesia. Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor pertanahan untuk 2025 ditetapkan sebesar Rp3,2 triliun, yang diharapkan tercapai dengan adanya peningkatan layanan berbasis digital.
“Kami juga mengalokasikan tambahan Rp200 miliar untuk meningkatkan kualitas pelayanan di kantor pertanahan,” tambah AHY, yang optimis bahwa langkah ini akan mempercepat layanan publik dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.
Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, memberikan apresiasi kepada Kementerian ATR/BPN, terutama atas pencapaian dalam program Reforma Agraria. “Kami menyetujui pagu anggaran untuk 2025 dan berharap Kementerian ATR/BPN dapat terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Ahmad Doli.
