Koranpotensi.com – CIKARANG SELATANĀ
Pemerintah Kabupaten Bekasi terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung agenda strategis nasional melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia, Kabupaten Bekasi memandang sensus ekonomi sebagai instrumen penting untuk menghasilkan data yang akurat, komprehensif, dan terpercaya sebagai landasan perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Komitmen tersebut diperkuat dengan kehadiran Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja pada High Level Meeting (HLM) Kolaborasi Strategis Sensus Ekonomi 2026: Fondasi Daya Saing Industri Masa Depan yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia bersama Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perindustrian di Nuanza Hotel & Convention, Cikarang Selatan, Selasa (21/7/2026).
Forum strategis tersebut menjadi wadah memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai fondasi pembangunan ekonomi nasional yang lebih inklusif dan berdaya saing.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda nasional yang membutuhkan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat, khususnya para pelaku usaha.
Menurutnya, data yang dihasilkan tidak hanya menjadi kebutuhan pemerintah dalam menyusun kebijakan, tetapi juga menjadi referensi penting bagi dunia usaha, investor, akademisi, hingga pemerintah daerah dalam merancang strategi pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
“Sensus Ekonomi 2026 adalah milik kita bersama. Ini bukan milik pemerintah, tetapi milik seluruh bangsa Indonesia. Data yang lengkap dan akurat akan menjadi landasan keputusan yang tepat untuk masa depan Indonesia dan masa depan perusahaan yang lebih baik,” ujarnya.
Amalia menjelaskan, pendataan Sensus Ekonomi berlangsung mulai Juni hingga 31 Agustus 2026 dengan tujuan memotret secara utuh aktivitas ekonomi nasional, termasuk sektor industri pengolahan yang selama ini menjadi kontributor terbesar terhadap perekonomian Indonesia.
Ia mengingatkan pentingnya partisipasi seluruh pelaku usaha agar tidak ada aktivitas ekonomi yang luput dari pendataan, sehingga potensi ekonomi nasional maupun daerah dapat tergambar secara menyeluruh.
Selain itu, BPS memastikan seluruh data yang disampaikan pelaku usaha dijamin kerahasiaannya. Sistem keamanan informasi yang diterapkan telah didukung oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Peruri, serta PT Telkom Indonesia sehingga data perusahaan tidak akan dipublikasikan maupun dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli menyampaikan bahwa data statistik yang berkualitas menjadi fondasi utama dalam penyusunan berbagai kebijakan ketenagakerjaan nasional, mulai dari penyusunan kebutuhan tenaga kerja, pengembangan pelatihan vokasi, hingga penyediaan informasi pasar kerja.
Pemerintah, lanjutnya, terus memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan program pelatihan vokasi dan pemagangan agar mampu menjawab kebutuhan industri yang terus berkembang.
“Ketika data industri semakin lengkap melalui Sensus Ekonomi 2026, kami dapat mengarahkan program pelatihan vokasi dan pemagangan secara lebih spesifik sesuai kebutuhan dunia usaha. Dampaknya tentu akan meningkatkan daya saing industri sekaligus kesejahteraan pekerja,” katanya.
Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap agenda nasional tersebut, sebelumnya Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja bersama Kepala BPS Kabupaten Bekasi Krido Saptono telah mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 tingkat Kabupaten Bekasi di Plaza Pemerintah Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat.
Dalam kesempatan itu, Asep menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan Kabupaten Bekasi tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan data yang valid dan berkualitas. Sebagai daerah dengan ribuan pelaku usaha, kawasan industri berskala internasional, serta pertumbuhan investasi yang tinggi, Kabupaten Bekasi membutuhkan data ekonomi yang akurat untuk menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
Menurutnya, hasil Sensus Ekonomi akan menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam memperkuat iklim investasi, mengembangkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pelayanan publik, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Plt. Bupati Bekasi juga mengajak seluruh pelaku usaha, baik usaha mikro, kecil, menengah, maupun perusahaan besar, untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada petugas sensus.
“Partisipasi masyarakat, khususnya para pelaku usaha, menjadi kunci keberhasilan Sensus Ekonomi 2026. Data yang akurat akan menjadi fondasi dalam menyusun kebijakan pembangunan yang mampu memperkuat investasi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing daerah, serta menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata bagi masyarakat Kabupaten Bekasi,” ujar Asep.
Melalui sinergi yang kuat antara Pemerintah Kabupaten Bekasi, BPS, pemerintah pusat, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menghasilkan basis data ekonomi yang akurat, terpercaya, dan berkelanjutan. Data tersebut akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Bekasi yang semakin maju, adaptif terhadap dinamika ekonomi global, serta mampu mempertahankan posisinya sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dan kawasan industri unggulan di Indonesia.
