Koranpotensi.com – Indramayu
Pemerintahan Kabupaten Indramayu di bawah kepemimpinan Bupati Lucky Hakim dan Wakil Bupati Syaefudin memaparkan sejumlah capaian kinerja sepanjang Januari–Juli 2026 dalam upaya mewujudkan visi Indramayu REANG.
Capaian tersebut mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari kesehatan, pertanian, infrastruktur, pendidikan, perumahan, industri, perikanan, sosial hingga pemerintahan desa.
Di bidang kesehatan, Pemkab Indramayu menyatakan terus memperkuat fasilitas pelayanan kesehatan, pengembangan rumah sakit milik daerah serta Puskesmas. Cakupan peserta JKN disebut telah mencapai 99,81 persen, dengan tingkat keaktifan peserta 78,57 persen dari target 80 persen.
Pemkab juga mengalokasikan sekitar Rp233,8 miliar melalui APBD untuk mendaftarkan 541.445 jiwa sebagai peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU-BP).
Sektor pertanian menjadi salah satu prioritas. Dengan luas Lahan Baku Sawah mencapai 124.517 hektare dan LP2B 92.888 hektare, pemerintah menargetkan produksi padi hingga 1,7 juta ton Gabah Kering Giling (GKG).
Upaya peningkatan produksi dilakukan melalui bantuan alat dan mesin pertanian, pompa air, normalisasi saluran, pembangunan irigasi perpompaan, jaringan irigasi air tanah serta pengaturan distribusi air. Produksi mangga Indramayu juga disebut mencapai sekitar 114.000 ton per tahun.
Sementara di sektor infrastruktur, pemerintah melaporkan perbaikan jalan lingkungan sepanjang 20.298 meter, jalan desa 31.200 meter dan jalan kabupaten 23.160 meter. Normalisasi sungai serta saluran pembuang mencapai 60.170 meter, sedangkan peningkatan jaringan irigasi permukaan mencapai 6.110 meter.
Untuk penerangan jalan umum, pemerintah menargetkan pembangunan 3.199 titik PJU hingga Desember 2026.
Di bidang pendidikan, sebanyak 322 sekolah jenjang TK, SD dan SMP mendapat program revitalisasi, rehabilitasi maupun pembangunan ruang kelas baru. Pemerintah juga memberikan bantuan meubelair berupa 2.254 set untuk SD dan 1.856 set untuk SMP.
Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) juga berjalan dengan total 310 unit, terdiri atas 22 unit melalui APBD dan 288 unit melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari APBN.
Pada sektor industri, Pemkab menyiapkan pengembangan enam Kawasan Peruntukan Industri (KPI), yakni di Sukra, Patrol-Kandanghaur, Losarang, Balongan-Juntinyuat, Krangkeng dan Tukdana. Total luas kawasan yang disiapkan mencapai sekitar 14.110 hektare di luar kawasan LP2B, sekaligus diarahkan untuk mendukung kawasan Rebana dan Metropolitan.
Perhatian juga diberikan kepada masyarakat pesisir. Di sektor perikanan, Pemkab mengalokasikan sekitar Rp201 juta dari APBD untuk premi asuransi ketenagakerjaan atau perlindungan bagi 1.000 nelayan kecil dengan ukuran kapal di bawah 10 Gross Ton.
Dalam bidang sosial, Sekolah Rakyat di Desa Cikawung, Kecamatan Terisi, telah memasuki Tahun Ajaran 2026 dengan 370 peserta didik. Sekolah tersebut berdiri di atas lahan sekitar 10 hektare dan memiliki kapasitas hingga 1.000 siswa.
Sementara di tingkat desa, sebanyak 200 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih disebut telah terbangun dari target 317 unit.
Dari sisi tata kelola pemerintahan, Kabupaten Indramayu juga mencatat capaian dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) tahun 2025 dengan menempati peringkat kelima nasional dan peringkat ketiga di Jawa Barat.
Selain pembangunan dan pelayanan publik, pemerintah daerah juga menegaskan penegakan Perda Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pelarangan Minuman Beralkohol (Mihol) di Kabupaten Indramayu.
Tokoh masyarakat Wawan Indrawan menilai berbagai program tersebut menunjukkan adanya dorongan pembangunan di sejumlah lini.
“Pemerintah memang sedang menggenjot pembangunan di berbagai sektor, mulai kesehatan, pendidikan, infrastruktur, perikanan, pertanian hingga koperasi. Semua itu pada akhirnya harus bermuara pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Senada, pengamat sosial Nana Sumarna menilai sejumlah kebutuhan dasar masyarakat mulai mendapat perhatian melalui program pemerintah daerah.
Menurutnya, capaian pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari banyaknya program yang diluncurkan, tetapi juga harus diukur dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
“Yang membanggakan adalah ketika kebutuhan masyarakat benar-benar terpenuhi. Karena ukuran keberhasilan pemerintah pada akhirnya bukan sekadar angka capaian, tetapi seberapa besar perubahan yang dirasakan masyarakat,” kata Nana.
Meski demikian, berbagai capaian tersebut tetap perlu diuji melalui transparansi anggaran, kualitas pekerjaan, pemerataan manfaat dan evaluasi publik. Dengan demikian, slogan Indramayu REANG tidak berhenti sebagai target administratif, tetapi benar-benar menjadi perubahan yang dirasakan masyarakat hingga tingkat desa. *Usman
